Saturday , August 15 2020
Home » Hot News » Bareskrim Loloskan Saut Situmorang Dari Kasus Pencemaran Nama Baik

Bareskrim Loloskan Saut Situmorang Dari Kasus Pencemaran Nama Baik

Beritabertuah,com-

Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilaporkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terhadap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang masih berlanjut.

Dari hasil penyidikan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Saut tidak bisa dikenakan Pasal 310 dan 311 tentang fitnah dan pencemaran nama baik.

“Yang jelas (Pasal) 310 tidak masuk karena 310 dan 311 itu untuk orang perorangan maksudnya gini, ‘Ih Umar bajingan’, itu masuk. Tapi kalau, ‘oh polisi bajingan, hukum polisi’. Badan hukum tidak bisa 310 dan 311,” kata Kasubdit III Dittipidum Kombes Umar Surya Fana di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (5/08/2016).

Namun, penyidik kata Umar masih mempelajari apakah bisa dikenakan Undang-Undang ITE. “Nah sekarang kita masuk ke ITE. Apakah ITE bisa masuk atau tidak? Itu kita lagi tunggu,” ujarnya.

Selain itu ditambahkannya, bila saat ini sudah banyak saksi yang diperiksa. Untuk mendukung laporan tersebut, penyidik masih mencari alat bukti.

“Saksi itu kan salah satu alat bukti, ada nanti barang bukti. CCTV atau rekaman TV sendiri. Dua ini kita serahkan ke ahli bahasa. Kalau seperti ini kira-kira masuk tidak sih ke ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya,” pungkas Umar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran oleh Komite Etik, terkait pernyataannya bahwa aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi jahat ketika menjabat. Saut Situmorang secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan pelanggaran sedang. Putusan tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Saut dalam acara “Benang Merah” di stasiun televisi TvOne pada 5 Mei 2016 silam.

Komite Etik KPK terdiri dari yakni Ahmad Syafii Maarif bertindak sebagai ketua komite etik, sekretaris Imam Prasodjo. Adapun Franz Magnis Suseno, Natalia Subagjo, Erry Riyana bertindak sebagai anggota komite etik. Sementara Komite etik dari internal KPK yaitu Agus Rahardjo dan Alexander Marwata yang menjadi anggota.

Saut melanggar Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 30 September 2013. Atas pelanggaran tersebut, komite etik menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis.

“Saut Situmorang harus memperbaiki sikap, tindakan, dan perilaku,” ucap Syafii.

Dalam putusan yang bersifat final dan mengikat itu, Syafii menuturkan, Saut harus menjaga seluruh sikap dan tindakan dalam kapasitasnya sebagai salah satu pimpinan KPK.

Saut juga diminta tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap siapa pun berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Selain itu, Saut juga diharuskan bersikap lebih hati-hati dalam menjalin hubungan dengan kelompok atau lembaga apa pun, yang dapat mengganggu kemandirian dan independensi KPK. Saut juga diminta mematuhi Peraturan KPK tentang pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial.


Editor: Tri

Sumber: Rima

About Berita Bertuah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *